JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang digunakan menghapus kuota impor untuk sebagian komoditas strategis. Langkah yang dimaksud sebagai bentuk reformasi dunia usaha yang mana progresif lalu berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah serius membongkar tata niaga yang selama ini dikuasai kelompok rente dan juga praktik tidaklah sehat.
“Presiden mengambil langkah yang mana tepat serta berani. Hal ini membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang dimaksud tambahan efisien dan juga transparan,” ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
Hanif mengingatkan, liberalisasi impor tidaklah boleh dilepaskan begitu cuma tanpa pengaman serta kebijakan penyeimbang. Negara tetap memperlihatkan mempunyai tanggung jawab untuk memverifikasi bahwa produsen di negeri tak tergilas di kompetisi bursa bebas yang mana belum sepenuhnya setara.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku usaha nasional, khususnya yang digunakan selama ini menopang permintaan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup sebab banjir produk-produk impor murah,” tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan di kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan bidang substitusi impor—yakni sektor-sektor strategis yang dimaksud mampu memproduksi barang yang digunakan selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.
“Jangan cuma bicara masalah membuka pintu, tapi juga perihal menyiapkan dapur sendiri. Penguasaan lapangan usaha substitusi impor adalah kunci kemandirian kegiatan ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengatakan pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun masih harus diarahkan secara strategis agar memperkuat ketahanan sektor ekonomi nasional.
“Impor harus selektif lalu bersifat komplementer, bukanlah substitusi terhadap apa yang digunakan bisa saja diproduksi dalam pada negeri. Kita mampu memperluas hubungan dagang, tapi tetap saja dengan keberpihakan pada sektor dan juga petani kita sendiri,” terangnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang tersebut adil kemudian timbal balik. Jika Indonesia membuka lingkungan ekonomi bagi barang negara mitra, maka akses bursa ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.
“Langkah Presiden telah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi lingkungan ekonomi lalu keberpihakan terhadap pembangunan sektor nasional,” tandasnya.
