Jakarta – Dalam rangka meningkatkan produksi garam nasional menuju swasembada di dalam tahun 2027, Kementerian Kelautan lalu Perikanan (KKP) memetakan Kota Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur berubah menjadi salah satu wilayah potensial sebagai sentra garam nasional.
“Saat ini lebih lanjut dari separuh keperluan garam untuk sektor aneka pangan serta farmasi masih harus dipenuhi dari impor. Hal ini berjalan dikarenakan kualitas garam produksi lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi standar sektor yang digunakan ketat,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara di keterang tertulisnya, diambil Selasa (20/5/2025).
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP belum lama ini telah memetakan lahan potensial pada Kecamatan Rote Timur serta Kecamatan Pantai Timur dengan estimasi total lahan tambahan dari 1.000 hektare. Pembangunan sentra garam ke Rote Ndao direncanakan untuk menopang keperluan industri. Rote Ndao dipilih oleh sebab itu miliki prospek besar dengan curah hujan rendah lalu tingkat salinitas tinggi.
Adapun identifikasi yang dimaksud merupakan tahap awal untuk meyakinkan kelayakan teknis juga ekologis seperti sumber air juga aspek sosial pada pengembangan lahan garam berkelanjutan.
 Foto: Kementerian Kelautan lalu Perikanan (KKP) memetakan Wilayah Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah potensial sebagai sentra garam nasional. (Dok. Humas Ditjen Pengelolaan Kelautan)Kementerian Kelautan lalu Perikanan (KKP) memetakan Wilayah Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur berubah menjadi salah satu wilayah potensial sebagai sentra garam nasional. (Dok. Humas Ditjen Pengelolaan Kelautan) |
“Kita juga mendapat dukungan dari pemerintahan Daerah, Pak Pimpinan Daerah sudah ada menyampaikan komitmennya, mudah-mudahan ini sanggup dilaksanakan dalam 2025,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pimpinan Daerah Rote Ndao, Paulus Henuk optimis dengan adanya perkembangan sentra garam sektor yang digagas KKP di Rote Ndao, akan tercipta lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan daerah.
“Saya mewakili masyarakat Rote Ndao, berterima kasih berhadapan dengan peluncuran pemerintah pusat melalui KKP. Hal ini memberikan angin segar bagi masyarakat,” ucap Paulus.
Sebagai informasi, pemerintah telah lama menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 untuk mengupayakan percepatan kegiatan konstruksi pergaraman nasional lalu mencapai swasembada garam pada tahun 2027. Salah satu langkah percepatan adalah dengan menetapkan larangan impor garam secara bertahap untuk beberapa sektor industri.
Sebelumnya, Menteri Kelautan kemudian Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menerangkan strategi yang tersebut dipakai untuk meningkatkan jumlah serta kualitas item garam lokal. KKP akan menjalankan inisiatif intensifikasi dan juga ekstensifikasi pergaraman dalam sebagian wilayah dalam Indonesia, dan juga bersinergi dengan perusahaan pergaraman, juga pemerintah daerah.
Next Article RI Mau Tutup Keran Impor Garam, KKP Godok Regulasi Baru
Artikel ini disadur dari Menteri Trenggono Temukan Ladang Garam Baru, Lokasinya di Sini
