Jakarta – Nusantara bisa jadi kecipratan untung dari pertempuran dagang antara Amerika Serikat (AS) lalu China yang tersebut sedang terjadi. Anggota Dewan Kondisi Keuangan Nasional (DEN) Chatib Basri mengungkapkan pada situasi ketika ini, China kemungkinan besar akan melalukan relokasi penanaman modal ke kawasan Asia Tenggara.
“Dengan risiko jaringan antara Amerika Serikat serta China, saya tiada akan terkejut jikalau ada semacam relokasi basis produksi dari China ke negara-negara Asia Tenggara, kemungkinan besar ke Vietnam, mungkin saja ke Indonesia,” ujar Chatib ke acara DBS Asian Insights Conference di dalam Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Ia kemudian mengutarakan Negara Indonesia simpel bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS). Karena surplus perdagangan Negara Indonesia dengan negeri Paman Sam itu belaka sekitar US$19 miliar, sangat jauh lebih lanjut kecil dari Vietnam dengan Negeri Paman Sam yang mencapai US$120 miliar.
Lantas, negara tetangga Indonesi itu dapat menyelesaikan permasalahan surplus perdagangan ini, mungkin saja dengan menambah impornya sekitar 11 sampai 12 kali lipat.
“Memang bukan mudah, ya, jadi itu sebabnya saya meninjau kemungkinan relokasi dari Tiongkok ke Indonesia, asalkan pemerintah mau melaksanakan deregulasi ekonomi. Kabar baiknya, Presiden Prabowo sudah ada mengumumkan April sesudah itu bahwa pemerintah berazam untuk melakukan deregulasi ekonomi,” pungkas Chatib.
Sederet Kebijakan otoritas Antisipasi Perang Dagang
Pemerintah menyiapkan delapan kebijakan yang digunakan bersifat jangka pendek, dan juga kebijakan jangka menengah. Sekaligus diarahkan untuk mengantisipasi prospek pelemahan sektor ekonomi global akibat ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan dunia, suku bunga besar di negara maju, hingga ketegangan di beraneka kawasan.
Kebijakan Jangka Pendek
1. Penguasaan Konsumsi Rumah Tangga juga Daya Beli Masyarakat
– Perluasan inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mana membantu ketahanan gizi sekaligus mengupayakan perputaran dunia usaha pada sektor pangan lokal
– Penyaluran bantuan sosial tepat sasaran untuk melindungi daya beli masyarakat rentan
– Stimulus konsumsi melalui diskon transportasi umum serta subsidi listrik untuk rumah tangga tertentu
Mempercepat realisasi belanja negara untuk meningkatkan kekuatan daya dorong fiskal
2. Perbaikan Kemudahan Berusaha
– Pelaksanaan Instruktur Presiden mengenai Deregulasi untuk menyederhanakan izin usaha
– Penyelesaian revisi Peraturan Presiden tentang Area Usaha Penanaman Modal (BUPM)
3. Perkuatan Biaya Industri Produktif
– Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target yang digunakan tambahan besar
– Penerapan Kredit Penyertaan Modal Padat Karya yang mana diarahkan pada sektor-sektor strategis
– Fasilitasi pembiayaan Koperasi juga UMKM untuk meningkatkan produktivitas lalu daya saing
4. Perluasan Akses Pasar Ekspor
– Percepatan penyelesaian perjanjian perdagangan seperti IEU-CEPA, lalu CP TPP
– Penetrasi bursa ekspor non-tradisional dan juga penguatan kerja sebanding dengan negara-negara BRICS
– Support penawaran kemudian fasilitasi ekspor untuk UMKM berisiko ekspor
5. Kebijakan Deregulasi
– Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Satuan Tugas Deregulasi akan segera terbentuk, namun tim telah mulai bekerja mengidentifikasi kesulitan perizinan ekspor-impor yang dikeluhkan pengusaha. Paket kebijakan yang dimaksud akan segera diberitahukan diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor juga daya saing bidang di negeri
– Kebijakan Deregulasi ini sejalan dengan upaya perubahan kebijakan pada rangka aksesi Negara Indonesia ke OECD.
Kebijakan Jangka Menengah
1. Percepatan Hilirisasi dan juga Industrialisasi
– Penguraian sektor pengolahan mineral seperti nikel, bauksit, serta tembaga
– Perkuatan rantai nilai lapangan usaha kelapa sawit serta komoditas strategis lainnya
– Pembangunan kawasan lapangan usaha terintegrasi untuk menciptakan biosfer lapangan usaha yang dimaksud kompetitif
2. Transformasi Perekonomian Digital
– Penguraian infrastruktur digital yang digunakan merata pada seluruh wilayah Indonesia
– Pembaruan kapasitas dan juga daya saing start-up teknologi nasional
– Akselerasi digitalisasi UMKM dan juga sektor publik
3. Transisi Tenaga lalu Perekonomian Hijau
– Pembangunan energi terbarukan dengan target kapasitas yang dimaksud ditingkatkan
– Pembangunan ekosistem kendaraan listrik serta infrastruktur pendukungnya
– Realisasi proyek energi bersih seperti PLTP Muara Laboh yang dimaksud telah lama mendapatkan pendanaan sebesar USD499 jt dari AZEC
Next Article Bereskan Penghambat Investasi, Luhut Kumpulkan Pebisnis AS-Inggris
Artikel ini disadur dari RI Bisa Ketiban Durian Runtuh dari China, Asal Lakukan Ini!
